Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran batas laut yang sering terjadi di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pelanggaran batas laut dapat merugikan negara karena dapat mengganggu kedaulatan laut Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut adalah dengan meningkatkan patroli laut. Menurut Kepala Bakamla RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, patroli laut yang intensif dapat membantu mengurangi pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan negara lain dalam mengatasi pelanggaran batas laut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, yang menyatakan pentingnya kerja sama antar negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Namun, meskipun telah dilakukan upaya-upaya tersebut, pelanggaran batas laut masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti minimnya sarana dan prasarana patroli laut, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga batas laut Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menanggulangi pelanggaran batas laut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur, Bambang Sutrisno, “Upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran batas laut harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan semua pihak terkait.”

Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelanggaran batas laut dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.